Bogor | fwbbnews.com – Penahanan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polda Metro Jaya menuai beragam pertanyaan dari kalangan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Bogor Bersatu (FWBB).
Pertanyaan yang dilontarkan Ketua FWBB Iwan dalam diskusi di salah satu tempat warung kopi pada Kamis (28/4/2022). Ia mempertanyakan kenapa tersangka Ade Yasin harus terpisah dari 3 Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya mempertanyakan kenapa Ade Yasin harus terpisah dari 3 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditahan KPK? Kalau dilihat kaya Adam,Ihsan dan Rizki Taufik mereka ditahan di Rutan KPK Kavling C1 dan Rutan gedung Merah Putih,” tanya Iwan kepada 3 rekan sejawatnya.
Terlepas dari hal itu, ia sangat mengapresiasi atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
Terpisah, Plt Jubir KPK Ali Fikri langsung merespon apa yang ditanyakan oleh Forum Wartawan Bogor Bersatu (FWBB).
Dirinya menjelaskan penitipan tahanan adalah soal teknis dan strategi saja dalam penanganan perkara.
“Itu hal biasa dan sudah lama KPK menitipkan tahanan diluar rutan KPK,” kata Ali yang berhasil dikonfirmasi oleh tim FWBB di hari yang sama.
Masih kata Ali, bisa karena rutan KPK yang sudah penuh ataupun karena ada strategi khusus dari Tim Penyidik untuk menyelesaikan perkara yang dimaksud.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap laporan keuangan Pemkab Bogor di tahun 2021. Hal ini dilakukan oleh Ade Yasin yang berkeinginan agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.
Selain Ade Yasin, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bogor ikut ditetapkan tersangka. Yakni, Maulana Adam ( Sekretaris Dinas PUPR), Rizki Taufik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR dan Ihsan Ayatullah Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor.
Sedangkan dari pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat yang diduga menerima suap diantaranya, Anthon Merdiansyah sebagai Kasub Auditorat Jabar III / Pengendali Teknis, Arko Mulawan menjabat Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor,
Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat / Pemeriksa dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullahpegawai BPK Perwakilan Jawa Barat / Pemeriksa. (***)
