Jakarta | fwbbnews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) punya seragam baru. Topi baret, pangkat, hingga tongkat komando jadi unsur baru dari seragam jajaran ATR/BPN.
Seragam baru ini sekilas mirip dengan seragam yang digunakan militer. Apalagi, Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN memang merupakan mantan orang nomor satu di angkatan bersenjata.
Dalam wawancara khusus Blak-blakan detikcom, Hadi sempat ditanya apakah Seragam baru ini merupakan wujud nostalgia dirinya sebagai Panglima TNI. Ketika ditanya hal tersebut, Hadi sendiri langsung membantah.
Menurutnya, seragam baru ini diluncurkan untuk memberikan kepercayaan diri kepada para jajarannya. Khususnya kepada para kepala-kepala kantor wilayah dan pertanahan di daerah yang diberikan tongkat komando.
“Oh nggak. Itu kan hanya untuk berikan kepercayaan, kemudian ada kesetaraan di Forkopimda. Karena kan mereka ketemu dengan Dandim, ketemu Kapolres, ketemu Kajati, ketemu Kajari. Kajari-kajari itu kan pakai tongkat. Ketemu dengan Basarnas, ketemu dengan BNN. Jadi dia setara,” papar Hadi saat melakukan wawancara khusus dengan tim Blak-blakan detikcom di Hotel Ritz-Carlton Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Advertisement
“Paling nggak kalau lagi upacara atau pertemuan koordinasi sama-sama pakai tongkat. Confident,” katanya. Seperti dikutip dari detik.com
“Dulu warnanya kuning sama dengan baju. Nggak kelihatan. Sekarang dasarnya saya ganti, warna biru dengan seragam warna kuning jadi kelihatan,” kata Hadi.
Kemudian, yang dulunya memakai topi mutz kini diganti dengan baret warna hitam. “Dulu pakai mutz. Warnanya sama dengan baju, sekarang saya kasih baret hitam, sehingga kontras,” sebutnya.
Kemudian, yang paling baru adalah tongkat komando. Menurutnya tongkat komando adalah simbol kepercayaan diri untuk jajarannya. Di sisi lain, tongkat komando juga jadi simbol untuk menunjukkan Kementerian ATR/BPN adalah institusi yang vertikal.
“Saya berikan tongkat komando untuk percaya diri dan berikan simbol kalau ATR/BPN adalah institusi vertikal. Di mana saya bilang A sampai ke daerah akan A. Perlu satu komando,” sebut Hadi.
Khusus tongkat komando menurutnya hanya menteri dan kepala kantor wilayah dan pertanahan di daerah saja yang mendapatkannya. Dari tingkat Direktur Jenderal (Dirjen) dan Wakil Menteri (Wamen) pun tak mendapatkannya.
“Di pusat nggak ada pakai tongkat. Kecuali menteri saja. (Dirjen) nggak. Wamen juga nggak,” sebut Hadi. (***)
