Bogor|fwbbnews.com – Kegiatan Revitalisasi Penataan Destinasi Situ Kemang Bogor yang dilaksanakan oleh CV.Pratama Sakti Internusa yang menelan biaya APBD Provinsi Jawa Barat sebesar 3.9 M memasuki tahap akhir pekerjaannya.
Dalam Pelaksanaanya sudah memasuki progres finishing namun sampai saat berita ini diturunkan, Pembangunan proyek Situ Kemang diduga banyak menuai protes baik dari Pemerintah setempat maupun warga terdampak proyek tersebut.
Mulai dari keluhan para pedagang yang sempat dipindahkan lokasinya sampai kepada upah para pekerja yang belum sempat dibayar oleh pihak pelaksana kegiatan proyek.
Keluhan warga terdampak proyek Situ Kemang disikapi oleh Pemerintah Desa, terlebih pihak pelaksana mulai dari awal kegiatan sampai dengan sekarang diduga belum melakukan koordinasi terkait proyek.
“Kami pada dasarnya mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi dalam hal pembangunan disuatu wilayah, karena itu adalah untuk kemajuan dan perkembangan Desa, tapi jangan melupakan komunikasi dan koordinasi agar kami selaku Aparatur Pemerintah yang dibawah mengetahui sampai dimana kegiatan pembangunan itu berjalan diwilayah kami,” ujar H.Entang.S selaku Kades Kemang. Senin (01/08/23)
Entang sapaan akrabnya juga menambahkan dengan adanya koordinasi yang jelas dan terarah maka pembangunan disuatu wilayah akan kondusif dan berkelanjutan.
Pantauan Media dilapangan, menindaklanjuti keluhan warga terkait mandeknya pembayaran Upah Satuan Orang Kerja (H.O.K) dibenarkan oleh salah satu kuli bangunan yang bekerja di proyek itu.
Kepada media ini IN warga yang tinggal di RT. 01/ RW. 01 yang sempat bekerja di proyek Situ Kemang membenarkan mandeknya upah untuk para pekerja.
“Udah dua Minggu lebih saya dan teman yang lain belum menerima upah, yang totalnya kalau di jumlahin sekitar 6 jutaan ” ujar IN.
IN menambahkan, harapannya kepada pihak pelaksana proyek untuk segera membayar upah yang merupakan hak kami.
Kegiatan Revitalisasi Pembangunan Destinasi Situ Kemang yang merupakan Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang nantinya akan diresmikan oleh Gubernur banyak menuai kontra yang harus segera dibenahi.
Kekecewaan warga dan Pemerintah Desa terhadap pembangunan ini harus dijadikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk tetap monev dan melakukan pengawasan kepada siapapun pemenang tender kegiatan, agar bisa amanah dan membawa keberkahan untuk kegiatan disuatu wilayah. (Tim)
