Bogor|fwbbnews.com – CV. Karunia Tulus Abadi, kontraktor atau penyedia jasa Rekonstruksi Jalan GN. Galuga – Ciampea terlihat belum memperbaiki bagian ruas jalan yang rusak dan berlubang.
Pantauan awak media ini dilapangan, Rabu, (27/3/2024) di lokasi titik proyek terlihat bagian jalan yang rusak dan berlubang belum ada tanda-tanda perbaikan.
Padahal, menurut keterangan Kepala UPT Jalan dan Jembatan wilayah Ciampea, Yudhi Rahmawan saat dikonfirmasi 17 Januari 2024 menegaskan sudah memberikan teguran. Yang mana, awal tahun akan diperbaiki.
“Janjinya mungkin awal tahun, agak molor sih, tetapi kita push, kita tegur, kita kasih peringatan termasuk dari teman-teman media ikut mendorong,” sebut dia melalui sambungan telepon.
Kemudian, dalam rentang waktu 2 bulan, Yudhi memberikan informasi karena kondisi cuaca yang belum mendukung perbaikan ditunda.
“Walaikumsalam, kemarin sempat turun alat berat, pekerja, bahan dan lain-lain. Karena kondisi cuaca yang belum mendukung, mereka akhirnya menunda dulu, menunggu kering,” kata saat Yudhi dikonfirmasi kembali melalui pesan via WhatsApp (19/3).
Sementara, pihak penyedia jasa, Adi saat dikonfirmasi baik melalui telepon dan pesan via WhatsApp tidak pernah menggubris dan merespon pertanyaan wartawan.
Senada, Kepala Dinas PUPR, Iwan dan Plt Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Sigit Darsono dikonfirmasi melalui pesan via WhatsApp beberapa waktu lalu keduanya memilih bungkam.
Diketahui, berdasarkan 620/A.083-08.3322/TING-JLN/PPJJ.2/SPMK/DPUPR, Tgl 18 Desember 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp1,7 miliar yang dikerjakan CV. Karunia Tulus Abadi dan konsultan pengawas PT. Angelia Oerip Mandiri.
Diberitakan sebelumnya, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menyampaikan catatan penting terhadap kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
Jajang menilai sikap Plt Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Sigit Darsono, yang tidak merespons pertanyaan wartawan menimbulkan kecurigaan dan menunjukkan kurangnya akuntabilitas.
“Pergantian Pelaksana Harian yang diumumkan oleh Andri Wistianto setelah pertanyaan wartawan menunjukkan kurangnya transparansi dan mungkin terdapat kepentingan tertentu,” kata Jajang dikonfirmasi, Jumat (19/1).
Menurut dia, temuan kerusakan setelah Opname dan PHO menunjukkan kelalaian dalam pelaksanaan proyek, yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Selain itu, pernyataan Yudhi Rahmawan tentang catatan perbaikan menunjukkan adanya cacat dalam proses pengawasan dan pelaksanaan proyek.
“Teguran yang diberikan oleh Kepala UPT dan harapan agar perbaikan dilakukan dengan koordinasi memunculkan pertanyaan terkait kejelasan proses pengawasan,” kata dia lagi.
Terakhir CBA mendorong Pj Bupati Kabupaten Bogor untuk segera melakukan evaluasi terkait kinerja Dinas PUPR.
“Selain itu APH khususnya Kejari Kabupaten Bogor harus melakukan tindakan penyelidikan atas pelaksanaan proyek tersebut,” ucap Jajang.
Hingga berita ini dimuat wartawan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. (Adr/Deri)
