Bogor|fwbbnews.com – Forum Wartawan Bogor Bersatu (FWBB) menggelar diskusi publik dengan tema “Kriteria Sosok Ideal Pemimpin Kabupaten Bogor”.
Sementara dalam diskusi tersebut hanya dihadiri DR. Drs, Trubus Rahardiansyah yang merupakan pemerhati kebijakan publik, Praktisi Hukum, Deolipa Yumara, TB. AMF. Atmawijaya sebagai Sejarawan dan Budayawan serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, H. Subagiyo.
Ditemui seusai kegiatan, Ketua FWBB, Iwan Boring mengungkapkan terkait diskusi publik ini tidak ada unsur politik dengan forum yang dipimpinnya. Ini murni agar masyarakat dapat menilai kriteria para calon yang akan menjadi pilihan pada Pilkada mendatang.
“Tidak ada unsur politik pada diskusi publik ini, FWBB tidak ada keberpihakan pada salah satu kandidat dalam Pilkada nanti, seperti yang kita dengar bersama, dalam dialog dengan narasumber tadi tidak ada menyebut satupun nama kandidat para kontestan Pilkada,” ujar Iwan yang akrab disapa IB di Rajawali Shooter Akademi, Jl. Bukit Hijau, Sentul, Kabupaten Bogor, Jumat, (12/6/2024).
IB berharap, siapapun nanti yang terpilih memimpin Kabupaten Bogor dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan kebijakan yang diambil berpihak pada masyarakat atau untuk kepentingan umum tanpa ada unsur apapun.
Lebih lanjut acara diskusi publik ini nantinya akan berlanjut bila mana ada kandidat yang sudah terverifikasi dan terdaftar di KPU bersedia diundang oleh FWBB untuk berdialog.
“Semoga nanti ada calon Bupati yang sudah terverifikasi dan terdaftar di KPU bersedia kita undang untuk berdialog dalam forum yang sama,” ucap Iwan.
Ditempat yang sama, para narasumber memberikan beberapa wejangan dalam forum tersebut.
Trubus Rahadiansyah menilai secara umum seorang pemimpin harus memiliki 4 kriteria.
Menurutnya, kriteria yang dimaksud mulai dari integritas, kapabilitas, otoritas dan caritas.
Ia mengatakan, tokoh bangsa yang memiliki integritas yang tinggi adalah Mohammad Hatta atau yang kita kenal dengan sebutan Bung Hatta.
“Bagaimana seorang Bung Hatta mampu menyingkirkan egoisnya saat pemimpin pada masanya tidak sepemikiran. Dan demi keutuhan Indonesia dia (Bung Hatta-red) rela mengundurkan diri,” kata Trubus mengawali forum diskusi.
Kedua, sambung dia, kapabilitas
merupakan kemampuan mengekploitasi sumber daya dalam diri maupun organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan serangkaian aktivitas.
Untuk tokoh Indonesia yang memiliki kapabilitas (kemampuan) Trubus mencontohkan Franciscus Xaverius Seda atau lebih dikenal dengan Frans Seda.
“Karena kemampuannya (Fran Seda-red), pengabdian kepada negara bukan hanya di satu masa. Frans Seda merupakan tokoh di 3 zaman (Orla, Orba, dan Reformasi), dan sangat mempengaruhi kemajuan negara kita,” ungkap Trubus.
Ketiga, otoritas sendiri dalam konteks pemilihan kepala daerah ini harus orang yang memiliki pengaruh, kekuasaan berarti hak untuk memerintah atau menentukan.
Terakhir, caritas merupakan bahasa latin yang berarti cinta kasih (berbagai sumber-red), yaitu pemimpin yang betul-betul bekerja melayani rakyat.
Untuk tokoh bangsa yang memiliki sifat caritas ini, menurut Trubus menggambarkan sosok pemimpin D.I. Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
“Bagaimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX benar-benar dicintai rakyatnya karena pengabdiannya dalam melayani masyarakat,” ucap Trubus.
Terkait Pilkada 27 November mendatang, lanjutnya, sosok pemimpin Kabupaten Bogor diharapkan memperhatikan Aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan. Mengingat sekarang ini Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara.
“Sekarang Kabupaten Bogor bukan daerah penyangga ibu kota negara. Jadi dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat memberi warna baru demi kemajuan wilayahnya. Salah satu cara dengan mengembangkan atau meningkatkan UMKM, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Jadi masyarakat tidak perlu bekerja ke luar daerah,” jelas Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik Indonesia itu.
TB. AMF. Atmawijaya atau yang akrab disapa Kang Endoh menambahkan siapapun sosok pemimpin jangan hanya datang ke pelosok saat berkampanye karena ingin mendapatkan suara.
Dia meminta tolong perhatikan sejarah dan budaya kearifan lokal, mari kita jaga sumber daya alam kita, terutama sumber air. Agar generasi kita kedepannya dapat memanfaatkan dengan baik pula.
“Jangan hanya memanfaatkan sumber daya alam tanpa bisa menjaganya. Perhatikan juga sejarah dan budaya. Ingat negara yang besar adalah negara yang tidak pernah melupakan sejarah,” tegas Kang Endoh.
Sebagai narasumber di bidang hukum, Deolipa Yumara, memberikan pandangan terkait kriteria sosok pemimpin ideal secara umum dengan berharap agar calon yang terdaftar dan terpilih nantinya dapat lebih amanah, jangan sampai bermasalah dengan hukum, karena itu sangat mencederai hati rakyat.
“Majulah dengan hati yang bersih, untuk memajukan Indonesia, khususnya wilayah yang dipimpin kelak. Semoga siapapun nanti yang akan memimpin Kabupaten Bogor ini dapat menjalankan amanah sebaik mungkin. Karena pengaruh negatif saat menjabat pasti selalu ada. Sifat serakahlah yang selalu menggiring seorang pejabat itu terjerat dalam pusaran kasus, dan pastinya ada konsekuensi hukum terkait hal itu,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, H. Bagiyo dalam sudut pandangnya mengatakan, untuk mencari mencari sosok pemimpin yang idealis agak sulit, cost politik yang tinggi (high cost), semua berhubungan dengan politik.
“High cost politik menyebabkan agak sulit untuk mencari sosok pemimpin yang idealis. Tentunya dalam politik ada hubungan timbal balik, sehingga dalam beberapa hal keputusan berdasarkan balas jasa,” ungkap Bagiyo.
Dirinya hanya berharap, semoga Bupati Bogor terpilih nantinya memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil dalam segala hal, terutama ekonomi dan kesehatan, seperti kasus stunting, harus jadi perhatian lebih karena menyangkut generasi penerus bangsa. Berikanlah pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Bagi masyarakat khususnya yang ada di pedalaman gunakan media sosial untuk diketahui khalayak umum bila mana ada ketidaksesuaian yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Jangan segan berikan data kepada wartawan, sebagai sosial kontrol awak media juga harus responsif terhadap keluhan di masyarakat agar semua berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Red).
